Jokowi Batal ke Jambi, Gara-gara Pemrov dan DPRD Kompak Laporkan Titik Api Nol

JAMBI - Pembatalan kunjungan presiden RI Joko Widodo kepada korban kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) ditanggapi dingin Pimpinan DPRD Jambi. Pasalnya, kedua institusi tertinggi di Jambi ini kompak melapor titik api di Jambi nol.

Sebagai wakil rakyat di parlemen, DPRD Jambi juga terkesan melindungi kegagalan pemerintah Jambi dalam mengatasi bencana kabut asap. Padahal dampaknya, puluhan ribu masyarakat Jambi terjangkit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

Seharusnya, DPRD Jambi antusias Jokowi datang. Setidaknya, pihak DPRD bisa menyoal soal izin hak pengusahaan Hutan (HPH) sejumlah perusahaan di Jambi. Serta terobosan penegakan hukum yang harus dilakukan pemerintah, terkait kasus pembakaran lahan.

“Kita maklumlah kesibukkan presiden sehingga batal. Lagi pula titik apikan telah nol di Jambi,” ungkap Pimpinan DPRD Jambi, Zoerman Manaf kepada Jambisatu.com, Senin (7/9/2015).

Menurut Zoerman, Jokowi meyakini jika Pemrov Jambi dapat menangani kebakaran hutan. Apalagi Pemrov Jambi telah mengklaim titik api sudah semuanya dapat dipadamkan.

Hal senada, juga disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jambi, Wiwid Iswara menuturkan sangat wajar jika orang nomor satu di Indonesia itu batal ke Jambi. Karena laporan Pemrov titik api di Jambi itu nol.

Untuk diketahui, posko penanganan korban kebakaran hutan di Jambi masih belum jelas. Artinya, Presiden RI, harus mengetahui kondisi real di Jambi. Jumlah penderita ISPA akibat kabut asap, seharusnya ditanggung pemerintah biaya perobatannya.

Belum lagi, ada ribuan sekolah yang ditutup paksa, akibat tingkat Indeks Standar Pencemaran Udara mencapai 200 PSI. Angka ini, selevel lagi, daerah tertentu di Jambi sudah menyandang status tidak layak huni. (*)